Jalur Manajemen Kesehatan Keluarga (PMK) yang digulirkan Kementerian Kesehatan dinilai tidak efektif. Ini karena jalur tersebut tumpang tindih antara program Posyandu dan Puskesmas.

Selain itu, program ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Misalnya, program ini mewajibkan setiap keluarga memiliki buku kesehatan keluarga. Padahal, banyak keluarga yang tidak memiliki buku itu," kata Ketua Tim Pakar Gizi dan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Prof. dr. Hardinsyah, MS, Sp.GK.

Akibatnya, program PMK ini tidak mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. "Program ini tidak berdampak nyata pada penurunan angka kematian ibu dan bayi," kata dia.

Prof. Hardinsyah menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali program PMK. "Pemerintah perlu mencari cara lain yang lebih efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat," kata dia.